Halaman
IPS SMP Kelas IX
35
Usaha
mempertahankan
kemerdekaan
Indonesia
Perjuangan
mempertahankan
kemerdekaan
Penyebab konflik Indonesia–
Belanda setelah proklamasi
kemerdekaan
Peran dunia internasional
dalam meredakan konflik
Perjuangan bersenjata untuk
mempertahankan
kemerdekaan
Diplomasi mempertahankan
kemerdekaan
Kondisi Indonesia
pasca pengakuan
kedaulatan
Proses kembalinya Indonesia
sebagai negara kesatuan
Perekonomian pasca
pengakuan kedaulatan
Pemilu 1955
Dekrit presiden 5 Juli 1959
Gangguan keamanan dalam
negeri
36
IPS SMP Kelas IX
Sumber:
Agresi Militer Belanda,
halaman 99
▲▲
▲▲
▲
Gambar 2.1
Agresi militer Belanda.
Setelah mengalami perjuangan berat, pada
akhirnya bangsa Indonesia mencapai cita-cita
kemerdekaan. Meskipun demikian, agenda besar telah
menanti bangsa Indonesia untuk menyelesaikan
berbagai masalah. Di tengah-tengah usaha pemerintah
Indonesia untuk menata kehidupan bangsa, Belanda
terus mencoba berbagai cara agar dapat kembali
menjajah bumi pertiwi. Hal ini terlihat jelas dari usaha
Belanda melakukan agresi militer yang mereka sebut
sebagai tindakan polisionil. Agresi militer merupakan
salah satu contoh tindakan Belanda untuk kembali
berkuasa di Indonesia.
1. Menjelaskan usaha
perjuangan
mempertahankan
kemerdekaan Indonesia.
2. Mendeskripsikan
peristiwa-peristiwa politik
dan ekonomi Indonesia
pasca pengakuan
kedaulatan.
•NICA
• agresi militer
• diplomasi
• pengakuan kedaulatan
• Pemilu 1955
• Dekrit Presiden 5 Juli 1959
IPS SMP Kelas IX
37
A. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan
Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah buah
perjuangan selama berabad-abad. Akan tetapi, setelah proklamasi
kemerdekaan bukan berarti perjuangan telah selesai. Yang terjadi
justru sebaliknya, Indonesia bahkan harus berhadapan dengan
Belanda dalam upaya mempertahankan kedaulatan bangsa.
1. Penyebab Konflik Indonesia-Belanda setelah Proklamasi
Kemerdekaan
Belanda tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia
17 Agustus 1945. Belanda tetap berusaha mempertahankan kekuasaan-
nya. Akibatnya, terjadilah konflik Indonesia-Belanda pada awal
kemerdekaan. Terjadinya konflik Indonesia-Belanda antara lain
disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini.
a. Keinginan Belanda untuk Berkuasa Kembali di Indonesia
Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal
15 Agustus 1945, Belanda bersiap-siap untuk kembali ke bekas
jajahannya sebagai penguasa. Sebenarnya Belanda telah kehilangan
haknya atas wilayah Indonesia. Pada tanggal 9 Maret 1942 di
Kalijati, pemerintah Hindia Belanda telah menandatangani
dokumen menyerah tanpa syarat kepada bala tentara Jepang. Di
atas sepotong kertas, Belanda ”menyerahkan” seluruh wilayah
Hindia Belanda (Indonesia) kepada Jepang.
b. Adanya Dukungan Tentara Sekutu terhadap Belanda
Pada tanggal 24 Agustus 1945 Belanda
dan Inggris (atas nama Sekutu) menanda-
tangani
Civil Affairs Agreement
(CAA)
yang isinya dituangkan dalam ”Nota tanggal
24 Agustus 1945”. Butir terpenting
dalam
perjanjian ini adalah penyerahan wi-
layah Indonesia yang telah ”dibersihkan”
dari tentara Jepang oleh Inggris kepada
Belanda melalui
Netherlands Indies Civil
Administration (NICA)
.
Pada tanggal 29 September 1945 pasukan Sekutu mendarat di
Indonesia. Mereka bertugas melucuti tentara Jepang dan menerima
penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang. Tugas ini dilaksanakan
oleh komando pertahanan Sekutu di Asia Tenggara di bawah
pimpinan Lord Lous Mountbatten. Untuk melaksanakan tugas
itu, Mountbatten membentuk suatu komando khusus yang diberi
nama
Allied Forces Netherland East Indies
(AFNEI) di bawah
pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pada mulanya
Sumber:
Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia
▲▲
▲▲
▲
Gambar 2.2
Kedatangan tentara AFNEI.
38
IPS SMP Kelas IX
kedatangan Sekutu disambut baik oleh bangsa Indonesia. Akan
tetapi, setelah diketahui bahwa kedatangan Sekutu diboncengi
NICA, bangsa Indonesia pun mulai melakukan perlawanan.
c. Keinginan Bangsa Indonesia untuk Mempertahankan
Kemerdekaan
Pada tanggal 17 Agustus 1945 para pemimpin bangsa
Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal
18 Agustus 1945 Ir. Soekarno dipilih sebagai presiden dan
Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Mereka kemudian mem-
bentuk kabinet yang menjadi pemerintah Republik Indonesia. Juga
ditunjuk para gubernur yang mengepalai beberapa provinsi.
Dengan demikian, tiga syarat pembentukan suatu negara telah
terpenuhi, yaitu adanya wilayah, penduduk, dan pemerintahan.
Oleh karena itu, seluruh bangsa Indonesia berusaha untuk mem-
pertahankan negara Indonesia yang telah sah berdiri.
2. Peran Dunia Internasional dalam Meredakan Konflik
Konflik Indonesia-Belanda ternyata mendapat perhatian dari dunia
internasional. Berikut ini peran dunia internasional dalam meredakan
konflik Indonesia-Belanda.
a. Australia
Pada mulanya, Australia membantu Belanda menduduki
wilayah-wilayah Indonesia. Pada waktu tentara Belanda masih
lemah, Sekutu menyerahkan wewenang atas Kalimantan dan
kepulauan di bagian timur Indonesia kepada Australia.
Selanjutnya, pada tanggal 13 Juli 1946 Australia secara resmi
”menyerahkan” seluruh wilayah Indonesia bagian timur kepada
Belanda.
Meskipun pada awalnya Australia
berada di belakang Belanda, tetapi dalam
perkembangannya, Australia memberi
dukungan kepada Indonesia. Bersama
dengan Belgia dan Amerika Serikat
melalui Komisi Tiga Negara (KTN),
Australia menjadi wakil Indonesia dalam
perundingan RI dengan Belanda. Pe-
rundingan antara RI dan Belanda dengan
perantara KTN terjadi dalam perunding-
an Renville.
Sumber:
30 Tahun Indonesia Merdeka,
halaman 157
▲▲
▲▲
▲
Gambar 2.3
Australia menjadi wakil Indonesia dalam Komisi
Tiga Negara.
IPS SMP Kelas IX
39
b. Inggris
Pada tanggal 1 September 1945 Dr. Hubertus
Johannes van Mook (mantan Wakil Gubernur Jenderal
di Hindia Belanda) bersama Dr. Charles Olke van der
Plas (mantan Gubernur Jenderal wilayah Timur),
menemui Mountbatten di Sri Lanka. Mereka mendesak
Inggris melaksanakan persetujuan
Civil Affairs
Agreement
(CAA). Mountbatten pun mengeluarkan
perintah tertanggal 2 September 1945 yang menyatakan
secara jelas maksud Inggris untuk mengembalikan
koloni Indonesia kepada Belanda dan mempertahankan
status quo
yang ada sebelum invasi Jepang.
Meskipun pada awalnya Inggris membantu Belanda,
tetapi dalam perkembangannya Inggris bersikap netral.
Inggris memberi andil dalam upaya perdamaian
Indonesia-Belanda. Inggris sebagai wakil Sekutu di
Indonesia berhasil mempertemukan Indonesia dan
Belanda dalam Perundingan Linggajati.
c. Negara-Negara Arab
Konsul Jenderal Mesir di Bombay, Mohammad Abdul
Maunin, dengan pesawat khusus datang ke Yogyakarta pada
tanggal 14 Maret 1947. Beliau menyampaikan keputusan Liga
Arab yang mengakui kemerdekaan RI. Selanjutnya, secara berturut-
turut pengakuan kemerdekaan diperoleh dari Mesir, Lebanon,
Siria, Afganistan, Arab Saudi, dan Irak.
d. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
PBB memiliki andil besar dalam upaya menengahi konflik
Indonesia-Belanda. PBB membentuk Komisi Jasa Baik yang
anggotanya terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat.
Komisi Jasa Baik berunding di atas kapal Renville pada tanggal
8 Desember 1947 hingga 19 Januari 1948.
PBB kembali menunjukkan perannya ketika Belanda
melakukan Agresi Militer II. PBB mengeluarkan Resolusi Dewan
Keamanan tanggal 28 Januari 1949 untuk mendesak Belanda meng-
akhiri operasi militer serta membebaskan presiden dan wakil
presiden yang ditawan Belanda.
Berkat peranan PBB pula Indonesia memperoleh pengakuan
kedaulatan yang menandai berakhirnya revolusi bersenjata antara
Indonesia-Belanda. Secara
de jure
, Belanda pada akhirnya meng-
akui kemerdekaan Indonesia, meskipun dalam bentuk Republik
Indonesia Serikat (RIS).
Sumber:
30 Tahun Indonesia
Merdeka 1945–1949
▲▲
▲▲
▲
Gambar 2.4
van Mook
40
IPS SMP Kelas IX
3. Perjuangan Bersenjata untuk Mempertahankan
Kemerdekaan
Belanda berusaha menanamkan kekuasaannya kembali di bumi
Indonesia. Bangsa Indonesia pun berusaha mempertahankan
kemerdekaannya. Perlawanan terhadap kekuasaan asing terjadi di
berbagai daerah. Pemerintah Indonesia mengirim pasukan ke
Indonesia bagian timur. Dari Tegal dikirim kapal Semeru di bawah
pimpinan Mulyadi dan kapal Sindoro di bawah pimpinan Ibrahim
Saleh serta Yos Sudarso. Kapal-kapal tersebut menuju Maluku pada
tanggal 3 Maret 1946. Rombongan Mulyadi berhasil kembali ke Jawa,
rombongan Yos Sudarso tenggelam bersama kapalnya di perairan
Maluku.
Di wilayah Bali dikirim pasukan dari Banyuwangi untuk mem-
bantu Resimen Ciung Wanara pimpinan Letkol I Gusti Ngurah Rai.
Pasukan ini melawan Belanda sampai darah penghabisan di
Margarana. Peristiwa ini selanjutnya dikenal sebagai
Puputan
Margarana
.
Perlawanan rakyat Sulawesi terhadap
kekuasaan Belanda menyebabkan Kapten
Westerling secara kejam menindas rakyat
yang menimbulkan 40.000 korban jiwa pada
bulan Desember 1946. Selain pertempuran-
pertempuran tersebut, di berbagai daerah
terjadi peristiwa heroik seperti pertempuran
Surabaya 10 November 1945, Bandung
Lautan Api, Pertempuran Yogyakarta, Palagan
Ambarawa, dan Peristiwa Medan Area.
Perlawanan yang terjadi di berbagai
daerah tidak memadamkan keinginan Bel
anda
untuk menguasai Indonesia. Belanda pun
mengadakan aksi polisionil dalam usaha
membersihkan daerahnya dari kaum
ekstremis. RI beranggapan bahwa tindakan
Belanda itu merupakan aksi militer karena
dilakukan oleh militer. Dapat pula dikatakan
sebagai agresi yang berarti serangan atas
daerah RI yang telah diakui oleh Inggris
maupun Belanda berdasarkan Perjanjian
Linggajati. Belanda melaksanakan dua kali
agresi yang menandakan ambisinya untuk
kembali menguasai wilayah Indonesia.
Sumber:
Sekitar Perang Kemerdekaan
▲▲
▲▲
▲
Gambar 2.5
Pertempuran Surabaya
Sumber:
Agresi Militer Belanda,
halaman 92
▲▲
▲▲
▲
Gambar 2.6
Agresi militer Belanda.
IPS SMP Kelas IX
41
Bangsa Indonesia berusaha mempertahankan kemerdekaan hingga terjadi
pertempuran di berbagai daerah. Pertempuran-pertempuran tersebut misalnya
pertempuran 10 November, Bandung Lautan Api, Medan Area, pertempuran
Ambarawa, dan pertempuran-pertempuran lain di berbagai daerah. Bersama
dengan teman sebangkumu cobalah mencari informasi tentang pertempuran-
pertempuran tersebut. Tulis hasilnya dalam bentuk rangkuman dan bacakan
hasilnya di depan kelas.
4. Diplomasi Mempertahankan Kemerdekaan
Selain melakukan perjuangan fisik, pemerintah Indonesia juga
menempuh cara diplomasi untuk menghindari korban yang besar dan
untuk memperoleh pengakuan internasional. Diplomasi yang
ditempuh oleh pemerintah Indonesia antara lain melalui pertemuan
Hoge Veluwe, Perundingan Linggajati, Perundingan Renville,
Persetujuan Roem-Royen, dan Konferensi Meja Bundar.
a. Pertemuan Hoge Veluwe
Pertemuan Hoge Veluwe di Belanda pada bulan April 1946
terlaksana dengan perantaraan diplomat Inggris, yaitu Sir
Archibald Clark Keer. Dalam pertemuan tersebut, delegasi
Indonesia terdiri atas Mr. Suwandi, Dr. Sudarsono, dan
Mr. A.K. Pringgodigdo. Belanda diwakili oleh Dr. H.J. van Mook.
Namun, pertemuan ini tidak memberikan hasil karena Belanda
menolak untuk mengakui secara
de facto
wilayah RI yang terdiri
atas Jawa, Madura, dan Sumatra. Belanda menyodorkan ikatan
kenegaraan dengan RI sebagai bagian suatu federasi. Oleh karena
belum diperoleh kesepakatan, Indonesia dan Belanda kembali
merencanakan perundingan.
b. Perundingan Linggajati
Dengan perantaraan diplomat Inggris,
yaitu Lord Killearn, diadakan pertemuan
di Istana Negara dan Pegangsaan Timur
56 antara Indonesia yang diwakili oleh
Sutan Sjahrir dengan Belanda di bawah
Prof. Schermerhorn. Selanjutnya, perun-
dingan dilanjutkan di Linggajati (daerah
pegunungan di Cirebon). Perundingan di
Linggajati ini mencapai persetujuan
antara lain Belanda mengakui secara
de
facto
RI yang terdiri atas Jawa, Madura,
dan Sumatra akan dibentuk negara
Sumber:
Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia
▲▲
▲▲
▲
Gambar 2.7
Perundingan Linggajati.
42
IPS SMP Kelas IX
federal yang dinamakan Republik Indonesia Serikat (RI menjadi
salah satu negara bagiannya) dan dibentuk Uni Indonesia-Belanda
dengan Ratu Belanda sebagai kepala uni.
c. Perundingan Renville
Hasil perundingan Linggajati ternyata sulit terlaksana.
Bahkan, pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan Agresi
Militer I. Akibatnya, Dewan Keamanan PBB mengirimkan komisi
jasa baik yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat
sebagai perantara perundingan. Perundingan kembali dilakukan
di sebuah kapal milik Amerika Serikat, yang bernama USS
Renville.
Delegasi Indonesia diketuai Perdana
Menteri Amir Syarifudin dan Belanda
menempatkan seorang Indonesia ber-
nama R. Abdulkadir Wijoyoatmojo
sebagai ketuanya. Hasil perundingan
Renville antara lain Belanda tetap ber-
daulat sampai terbentuknya RIS, RI
sejajar kedudukannya dengan Belanda,
RI menjadi bagian dari RIS, dan akan
diadakan pemilu untuk membentuk
Konstituante RIS. Selain itu, tentara
Indonesia di daerah Belanda (daerah
kant
ong) harus dipindahkan ke wilayah RI.
d. Perundingan Roem-Royen
Ternyata Belanda melanggar ke-
sepakatan dalam perundingan Renville
dan melancarkan Agresi Militer II tanggal
19 Desember 1948. Oleh karena men-
dapat kecaman dari dunia internasional,
Belanda pun menyetujui diadakannya
perundingan kembali dengan mengirim-
kan van Royen sebagai wakilnya. Re
publik
Indonesia menugaskan Moh. Roem
sebagai utusan. Perundingan bertempat
di Hotel Des Indes pada tanggal 14 April–
7 Mei 1949.
Perundingan Roem-Royen menghasilkan kesepakatan antara
lain penghentian perang gerilya, pemimpin-pemimpin RI
dikembalikan ke Yogyakarta, Belanda akan menyokong RI untuk
menjadi negara bagian RIS dengan memiliki sepertiga suara dalam
perwakilan rakyat, dan kedua belah pihak akan ikut dalam
Konferensi Meja Bundar.
Sumber:
30 Tahun Indonesia Merdeka,
halaman 212–213
▲▲
▲▲
▲
Gambar 2.9
Perundingan Roem-Royen
Sumber:
Album Perang Kemerdekaan,
halaman 175
▲▲
▲▲
▲
Gambar 2.8
Perundingan Renville
IPS SMP Kelas IX
43
e. Konferensi Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar dilaksana-
kan di Den Haag, Belanda. Dalam
perundingan tersebut delegasi Belanda
dipimpin oleh van Marseveen. Delegasi
Indonesia dipimpin Drs. Moh. Hatta,
untuk delegasi BFO (forum permusya-
waratan federal yang terdiri atas negara-
negara boneka buatan Belanda) dipimpin
oleh Sultan Hamid II. Sidang berla
ngsung
pada tanggal 23 Agustus–2 November
1949. Kesepakatan yang dicapai dalam
KMB sebagai berikut.
1) Belanda menyerahkan kedaulatannya kepada Indonesia tanpa
syarat dan tidak dapat ditarik kembali paling lambat tanggal
30 Desember 1949.
2) Indonesia berbentuk negara serikat dan merupakan sebuah
uni dengan Belanda.
3) Segala hak dan kewajiban Belanda di Indonesia diterima dan
dibebankan kepada Indonesia.
4) Indonesia dengan Belanda akan mengadakan perjanjian dalam
bidang ekonomi, keuangan, dan kebudayaan.
5) Irian Barat masih merupakan daerah perselisihan dan akan
diselesaikan dalam waktu satu tahun.
Meskipun tidak memuaskan banyak pihak, tetapi itulah hasil
optimal yang dapat diperoleh. Akhirnya, pada tanggal 27 Desember
1949 dilakukan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RIS.
Pelajari kembali materi di atas dan analisislah hal-hal berikut ini.
1. Apakah pengaruh konflik Indonesia-Belanda terhadap keberadaan Negara
Kesatuan Republik Indonesia?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan Belanda keluar dari wilayah
Indonesia?
Tulis jawabanmu pada selembar kertas dan kumpulkan hasilnya kepada
gurumu untuk dinilai.
B. Kondisi Indonesia Pasca Pengakuan
Kedaulatan
Bentuk negara serikat yang disepakati berdasarkan Konferensi
Meja Bundar, ternyata bukanlah cita-cita bangsa Indonesia. Bangsa
Indonesia pun mulai berbenah diri untuk dapat kembali dalam
pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sumber:
30 Tahun Indonesia Merdeka 1
▲▲
▲▲
▲
Gambar 2.10
Konferensi Meja Bundar
44
IPS SMP Kelas IX
1. Proses Kembalinya Indonesia Sebagai Negara
Kesatuan
Belanda berniat melancarkan politik
devide et impera
dalam
wilayah Indonesia. Setelah melaksanakan agresi militer pertama,
Belanda membagi Indonesia dalam enam negara bagian, yaitu Negara
Indonesia Timur, Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan,
Negara Madura, Negara Jawa Timur, dan Negara Pasundan. Selain
itu, Belanda juga mendirikan sembilan daerah otonom di wilayah
Indonesia.
Setelah mendirikan enam negara boneka dan sembilan daerah
otonom, Belanda membentuk pemerintah federal sementara yang akan
berfungsi sampai terbentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS). Dalam
hal ini, RI baru akan diizinkan masuk dalam NIS jika permasalahan
dengan Belanda sudah dapat diatasi.
Selain itu, Belanda berusaha melenyapkan RI dengan melaksana-
kan Agresi Militer II. Belanda berharap jika RI dilenyapkan, Belanda
dapat dengan mudah mengatur negara-negara bonekanya. Akan tetapi,
perhitungan Belanda meleset. Agresi militer Belanda II, menyebabkan
Indonesia mendapatkan simpati dari dunia internasional. Akhirnya,
Belanda harus mengakui kedaulatan Indonesia berdasarkan hasil
Konferensi Meja Bundar.
Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan
penandatanganan pengakuan kedaulatan.
Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh
Belanda, Indonesia berubah bentuk menjadi
negara Serikat. Akibatnya, terbentuklah
Republik Indonesia Serikat. Meskipun
demikian, bangsa Indonesia bertekad untuk
mengubah RIS kembali menjadi Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Kurang dari
delapan bulan masa berlakunya, RIS berhasil
dikalahkan oleh semangat persatuan bangsa
Indonesia.
Negara Indonesia Timur (NIT) yang merupakan negara boneka
Belanda pertama, ternyata banyak mengalami kerusuhan. Oleh karena
itu, Presiden NIT yaitu Cokorde Gde Raka Sukawati mengumumkan
keinginan NIT untuk bergabung dengan Indonesia. Keinginan NIT
diikuti oleh negara-negara boneka yang lain.
Selanjutnya, pada tanggal 19 Mei 1950 diadakan konferensi yang
dihadiri oleh wakil-wakil RIS dan RI dengan keputusan inti sebagai
berikut.
a. Kesediaan bersama untuk kembali mewujudkan NKRI.
b. Ada perubahan Konstitusi seperti penghapusan senat, susunan
DPRS baru, kabinet sifatnya parlementer, dan DPA dihapuskan.
Sumber:
30 Tahun Indonesia Merdeka 1945–1949
▲▲
▲▲
▲
Gambar 2.11
Penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan
dari Belanda terhadap RIS.
IPS SMP Kelas IX
45
Selain itu, disepakati pula bahwa Soekarno tetap menjadi presiden
NKRI. Pada tanggal 17 Agustus 1950 bendera Merah Putih dikibarkan
di depan istana bekas gubernur jenderal Belanda yang telah dijadikan
Istana Merdeka. Kedaulatan telah tercapai, tiba saatnya untuk mengisi
kemerdekaan yang telah diproklamasikan sejak tanggal 17 Agustus 1945.
2. Perekonomian Pasca Pengakuan Kedaulatan
Sejak memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda, bangsa
Indonesia mengalami krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh
kenyataan bahwa bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan
keuangan akibat ketentuan-ketentuan dalam Konferensi Meja Bundar,
situasi politik yang belum stabil, dan adanya kenyataan bahwa
perusahaan swasta besar dan bank pada saat itu masih dikuasai oleh
orang-orang Belanda.
Untuk mengatasi krisis, Kabinet Sukiman
(1951–195) menjalankan kebijakan nasionali-
sasi
De Javasche Bank
menjadi Bank
Indonesia. Nasionalisasi dapat diartikan
sebagai tindakan untuk menjadikan sesuatu
kekayaan milik asing menjadi milik negara.
Kebijakan nasionalisasi
De Javasche Bank
dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang
nasionalisasi
De Javasche Bank
Nomor 24
Tahun 1951. Sebelumnya, pemerintah telah
memberhentikan Presiden
De Javasche
Bank
,
Dr. Howink dan mengangkat Mr. Sy
afrudin
Prawiranegara. Nasionalisasi
De Javasche
Bank
melengkapi kepemilikan pemerintah
terhadap bank-bank peninggalan Belanda.
Sejak tahun 1950 bangsa Indonesia mulai meninggal-
kan sistem perekonomian kolonial dan menggantinya
dengan sistem ekonomi nasional. Pelopor perokonomian
nasional adalah Drs. Moh. Hatta yang menyatakan bahwa
ekonomi bangsa Indonesia harus dibangun oleh bangsa
Indonesia sendiri dengan asas gotong royong.
Pemikiran untuk menyusun perekonomian nasional
dilanjutkan oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Beliau
menyatakan bahwa dalam alam kemerdekaan perlu diada-
kan kelas pengusaha melalui
Gerakan Benteng.
Pada hakikatnya, Gerakan Benteng merupakan
kebijakan untuk melindungi pengusaha-pengusaha pribumi
karena desakan pengusaha kuat bermodal besar yang berasal
dari golongan nonpribumi. Para pengusaha pribumi men-
dapat lisensi (semacam hak istimewa) dalam dunia bisnis.
Sumber:
www.visualtext.nl
▲▲
▲▲
▲
Gambar 2.12
De Javasche Bank
Sumber:
30 Tahun Indonesia Merdeka
▲▲
▲▲
▲
Gambar 2.13
Dr. Sumitro Djojohadikusumo
46
IPS SMP Kelas IX
Dalam waktu tiga tahun, yaitu pada tahun 1950–1953 telah ada tujuh
ratus pengusaha yang memperoleh kesempatan itu.
Setelah berjalan beberapa tahun ternyata Gerakan Benteng belum
memberikan hasil seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh
kenyataan bahwa kaum pribumi tidak banyak memiliki pengalaman
bisnis, bahkan para pemegang lisensi banyak yang menjual lisensi
yang diperolehnya kepada pengusaha asing terutama Cina.
3. Pemilu 1955
Anggota DPRS yang dipilih dari hasil kompromi antara golongan
unitaris dengan federalis perlu segera diganti melalui pemilu. Selain
itu, UUDS juga perlu untuk diganti karena bersifat sementara. Oleh
karena itu, pemilu dilaksanakan pula guna memilih anggota
konstituante yang bertugas menyusun UUD baru.
Pemilu untuk memilih anggota DPR ditetapkan pada tanggal
29 September 1955. Pemilu untuk memilih anggota konstituante
ditetapkan untuk dilaksanakan pada tanggal 15 Des
ember 1955. Pemilu
berjalan dengan tertib tanpa ada kerusuhan dan bebas dari segala
macam intimidasi. Pemilu pertama ini benar-benar berjalan dengan
demokratis.
Pemilu 1955 diikuti oleh 28 partai dan
beberapa calon perorangan dengan jumlah
pemilih 39 juta orang. Pemilu untuk memilih
anggota DPR hasilnya hampir sama dengan
pemilu untuk memilih anggota konstituante.
Tampil sebagai empat besar pengumpul suara
terbanyak adalah PNI, Masyumi, NU, dan
PKI. Anggota DPR dilantik di Jakarta, sedang-
kan Konstituante dilantik di Bandung.
Selanjutnya, Kabinet Burhanuddin
Harahap (Masyumi) sebagai penyelenggara
pemilu menyerahkan mandatnya kepada
presiden. Kabinet baru di bawah pimpinan
Ali Sastroamidjojo (PNI) pun segera me-
laksanakan tugasnya.
4. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Menjelang tahun 1959 Indonesia banyak mengalami permasalah-
an. Dalam bidang politik, sering terjadi pergantian kabinet. Rakyat
semakin merasakan partai politik lebih mengutamakan kepentingan
sendiri dan ketidakmampuan konstituante melaksanakan tugasnya.
Konstituante tidak berhasil menyusun UUD baru guna menggantikan
UUDS. Dengan anggota yang berjumlah 542 orang dan berasal dari
banyak partai menyebabkan konflik dalam badan konstituante sulit
dihindarkan.
Sumber:
30 Tahun Indonesia Merdeka
▲▲
▲▲
▲
Gambar 2.14
Partai-partai peserta pemilu.
IPS SMP Kelas IX
47
Dalam bidang keamanan, terjadi pergolakan yang ditimbulkan oleh
pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan,
dan Sulawesi Selatan serta pemberontakan PRRI dan Permesta.
Pemberontakan-pemberontakan dipicu oleh ketidakpuasan daerah
kepada pemerintah pusat.
Situasi dalam negeri yang semakin tidak menentu mendorong
Presiden Soekarno mengajukan konsepsi yang berisi hal-hal berikut
ini.
a. Sistem demokrasi parlementer secara Barat tidak sesuai dengan
kepribadian Indonesia karena itu harus diganti dengan sistem
demokrasi terpimpin.
b. Untuk melaksanakan demokrasi terpimpin perlu dibentuk Kabinet
Gotong Royong yang anggotanya terdiri atas semua partai atau
organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan dalam masyarakat.
c. Pembentukan Dewan Nasional terdiri atas golongan-golongan
fungsional yang bertugas sebagai penasihat kabinet.
Konsepsi tersebut menimbulkan pro dan
kontra antarpartai politik. Dalam suasana pro
dan kontra ini, pada tanggal 25 April 1959
Presiden Soekarno menyampaikan amanat di
depan anggota konstituante, yang berisi
anjuran untuk kembali pada UUD 1945.
Amanat ini menjadi perdebatan di konsti-
tuante sehingga diputuskan untuk diadakan
pemungutan suara. Ternyata, hasil pe-
mungutan suara menunjukkan bahwa kurang
dari 2/3 anggota konstituante menyetujui
untuk kembali pada UUD 1945.
Kegagalan konstituante untuk menyusun
dan menetapkan sebuah UUD serta perdebat-
an-perdebatan di dalamnya, menyebabkan
situasi politik semakin tidak menentu. Kondisi
ini mendorong Presiden Soekarno meng-
ambil langkah yang sebenarnya bertentang-
an dengan undang-undang (
inkonstitusional
).
Pada tanggal 5 Juli 1959 dalam suatu acara
resmi di Istana Merdeka, Presiden Soekarno
mengeluarkan dekrit yang selanjutnya
dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Inti dari Dekrit Presiden ini sebagai berikut.
a. Pembubaran konstituante.
b. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
c. Pembentukan MPRS dan DPAS.
Sumber:
30 Tahun Indonesia Merdeka
▲▲
▲▲
▲
Gambar 2.16
Pembacaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Sumber:
30 Tahun Indonesia Merdeka
▲▲
▲▲
▲
Gambar 2.15
Penghitungan suara di Konstituante.
48
IPS SMP Kelas IX
Dengan dekrit ini, berarti Kabinet Parlementer di bawah pimpinan
Perdana Menteri Djuanda dinyatakan demisioner. Kabinet digantikan
oleh Kabinet Presidensial yang langsung dipimpin oleh Presiden
Soekarno. Dalam perkembangannya, Dekrit Presiden 5 Juli 1959
menjadi tonggak bagi pelaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia.
Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno mempunyai
kekuasaan yang besar. Bahkan, pada tanggal 5 Maret 1960 Presiden
Soekarno memiliki kemampuan untuk membubarkan DPR hasil
pemilu 1955. Selain itu, melalui Penetapan Presiden No. 2 Tahun
1959, Presiden Soekarno membentuk MPRS yang anggota-anggotanya
diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
5. Gangguan Keamanan Dalam Negeri
Sejak memperoleh kedaulatan, bangsa Indonesia banyak meng-
alami pergolakan di daerah. Hal ini dipicu oleh kurang harmonisnya
hubungan pusat-daerah, persaingan ideologis dan masalah sosial-
politik lainnya. Dalam perkembangannya, pergolakan-pergolakan
tersebut mengarah pada gerakan separatis yang berniat memisahkan
diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pergolakan yang terjadi pada umumnya berbentuk gangguan
keamanan berupa pemberontakan-pemberontakan bersenjata. Beberapa
pemberontakan tersebut antara lain Darul Islam/Tentara Islam
Indonesia (DI/TII), Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Republik
Maluku Selatan (RMS), Pemerintahan Revolusioner Republik
Indonesia (PRRI), dan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta). Agar
lebih jelas materi tentang gangguan keamanan dalam negeri ini akan
dibahas pada bab VI.
Berdiskusilah dengan kelompokmu mengenai permasalahan berikut ini.
1. Mengapa Belanda membentuk negara-negara boneka?
2. Berikan penjelasan secara singkat proses kembalinya Negara Kesatuan
Republik Indonesia!
3. Apakah dampak pergolakan daerah terhadap keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia?
Presentasikan hasil diskusimu di depan kelas. Beri kesempatan kepada
teman-temanmu untuk memberi tanggapan.
IPS SMP Kelas IX
49
Demikian usaha bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan.
Dengan perjuangan berat pada akhirnya kemerdekaan bangsa berhasil
ditegakkan. Belanda pun mengakui kedaulatan wilayah Indonesia
melalui Konferensi Meja Bundar. Pada awal pengakuan kedaulatan,
banyak terjadi permasalahan terutama dalam bidang politik dan
ekonomi yang harus dihadapi. Bahkan persatuan bangsa pun sempat
terancam. Akan tetapi, seluruh permasalahan tersebut dapat diselesai-
kan. Negara Kesatuan Republik Indonesia pun tetap tegak berdiri.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bukan berarti perjuangan
telah selesai, bahkan Indonesia harus berhadapan dengan Belanda dalam
upaya mempertahankan kedaulatan bangsa.
1. Faktor penyebab konflik Indonesia-Belanda
a. Keinginan Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia.
b. Adanya dukungan tentara AFNEI terhadap Belanda.
c. Keinginan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.
2. Untuk meredakan konflik, dilakukan beberapa perundingan sebagai
berikut.
a. Pertemuan Hoge Veluwe
b. Perundingan Linggajati
c. Perundingan Renville
d. Perundingan Roem-Royen
e. Konferensi Meja Bundar
3. Indonesia memperoleh kedaulatan setelah penandatanganan Konferensi
Meja Bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Pada tanggal
27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan dari Belanda
kepada RIS.
4. Bentuk negara serikat ternyata tidak sesuai dengan cita-cita bangsa.
Pada tanggal 19 Mei 1950 diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-
wakil RIS dan RI dengan keputusan inti kembali mewujudkan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia dan berhasil
dilakukan secara demokratis. Pemilu ini bertujuan memilih anggota DPR
dan konstituante.
6. Anggota konstituante yang tidak mampu menjalankan tugasnya dan
keadaan sosial politik di Indonesia yang tidak menentu, mendorong
Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit
presiden ini menandai dimulainya era demokrasi terpimpin di Indonesia.
50
IPS SMP Kelas IX
Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Seluruh bangsa di dunia berhak
untuk memperoleh kemerdekaannya. Untuk mempertahankan hak
kemerdekaan itu, bangsa-bangsa di dunia rela mengorbankan harta, benda,
bahkan nyawa. Hal ini pula yang terjadi di bumi Indonesia. Setelah meraih
kemerdekaannya, bangsa Indonesia bertekad menjaga kemerdekaan yang
telah berhasil diraih itu. Usaha Belanda yang hendak mengingkari
kemerdekaan Indonesia dihadapi dengan semangat rela berkorban hingga
titik darah penghabisan. Pengorbanan ini tidak sia-sia. Bangsa kita pun
terbebas dari bentuk penjajahan. Akankah sekarang kita akan dapat terhindar
dari penjajahan dalam bentuk baru pada era global? Hal ini perlu menjadi
bahan renungan, agar kita dapat tetap merdeka di tengah serbuan penjajahan
budaya pada era global.
A.
Pilihlah jawaban yang tepat!
Bacalah wacana berikut untuk menjawab soal nomor 1–10!
Belanda Akhirnya Mengakui Kemerdekaan Indonesia
17 Agustus 1945
Setelah berpuluh tahun mengingkari Proklamasi Kemerdekaan RI
pada 17 Agustus 1945, pemerintah Kerajaan Belanda akhirnya secara
politik dan moral menerima bahwa kemerdekaan Indonesia diraih pada
tanggal 17 Agustus 1945. Pada awalnya Belanda mengakui kemerdekaan
Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Pengakuan ini dilakukan
ketika
soevereiniteitsoverdracht
(penyerahan kedaulatan) ditandatangani
di Istana Dam, Amsterdam. Di Belanda selama ini juga ada kekhawatiran
bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja
mengakui tindakan
politionale acties
(agresi militer) pada 1945–1949
adalah ilegal.
Sebenarnya, Ratu Beatrix sempat ingin menghadiri peringatan
Dirgahayu ke-50 RI pada tahun 1995. Namun, keinginan ini ditentang
PM Wim Kok. Akhirnya, Beatrix terpaksa mampir di Singapura dan baru
memasuki Indonesia beberapa hari setelah hari proklamasi.
Pada peringatan proklamasi 17 Agustus 2005, Menlu Belanda ingin
datang, tetapi Indonesia tidak mengundang. Niatan Menteri Luar Negeri
Belanda saat itu, Bernard Rudolf Bot menghadiri perayaan Dirgahayu
Republik Indonesia ke-60 di Jakarta ditanggapi dingin. Pemerintah
Indonesia tidak berinisiatif mengundang Bot. Jika inisiatif datang dari
Belanda, barulah Indonesia mengirim undangan.
IPS SMP Kelas IX
51
Menurut Menteri Hukum Indonesia saat itu Yusril Ihza Mahendra,
bila pemerintah Belanda yang diwakilkan Bot ingin hadir, pemerintah
Indonesia akan mengirimkan nota. ”Kalau sudah disepakati dan ada
jawaban, baru dikirim undangan ke sana,” jelas pakar hukum tata negara
ini. Menlu Bot telah mengungkapkan niatnya untuk hadir dalam perayaan
Dirgahayu ke-60 RI di Jakarta. Jika terealisasi, langkah Bot ini mendobrak
tabu dan merupakan yang pertama kali dalam sejarah.
Menlu Bot menegaskan, kehadirannya nanti pada upacara Dirgahayu
RI ke-60 dapat dilihat sebagai penerimaan politik dan moral bahwa
Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Atas nama Belanda, ia juga
akan meminta maaf. Bot secara eksplisit mengungkapkan bahwa sikap
dan langkahnya tersebut telah mendapat dukungan kabinet. Pengakuan
secara resmi soal kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945
selama ini sulit diterima para veteran, sebab mereka ketika itu setelah
tanggal tersebut dikerahkan untuk melakukan agresi militer. Baru
kemudian pada 27 Desember 1949 penyerahan kedaulatan dari Belanda
ke Indonesia secara resmi ditandatangani.
Menurut menteri yang lahir pada 21 November 1937 di Batavia
(kini Jakarta), itu sikap menerima tanggal kemerdekaan Indonesia pada
17 Agustus 1945 dalam pengertian moral juga berarti bahwa dirinya
ikut mendukung ungkapan penyesalan mengenai perpisahan Indonesia-
Belanda yang menyakitkan dan penuh kekerasan. ”Hampir enam ribu
militer Belanda gugur dalam pertempuran, banyak yang cacat atau
menjadi korban trauma psikologis. Akibat pengerahan militer skala besar-
besaran, negeri kita juga sepertinya berdiri pada sisi sejarah yang salah.
Ini sungguh kurang mengenakkan bagi pihak-pihak yang terlibat,” tandas
Bot.
Berlikunya pengakuan seputar tanggal kemerdekaan dan hubungan
Belanda-Indonesia itu seperti orang mendaki gunung. ”Baru setelah
seseorang berdiri di puncak gunung, orang dapat melihat mana jalan
tersederhana dan tersingkat untuk menuju ke puncak. Hal seperti itu
juga berlaku bagi mereka yang terlibat pengambilan keputusan pada
tahun 40-an. Baru belakangan terlihat bahwa perpisahan Indonesia-
Belanda terlalu berlarut-larut dan dengan diiringi banyak kekerasan militer
melebihi seharusnya. Oleh karena itu, saya atas nama pemerintah
Belanda akan menyampaikan permohonan maaf di Jakarta,” tekad Bot.
Saat ditanya apakah dengan menerima penyesalan dari pemerintah
Belanda berarti Indonesia memaafkan kejahatan Belanda semasa
penjajahan dahulu, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda tidak
membenarkan dan tidak membantahnya, ”Kita sudah dengar sendiri
dari Menlu Bot. Ini adalah pernyataan yang sensitif. Di Belanda pun
untuk menyatakan penyesalan ini menjadi perdebatan sejumlah pihak.
Kita harus menghargai sikap Belanda,” tutur Hassan.
Sumber:
www. wikipedia.org
52
IPS SMP Kelas IX
1. Alasan Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia
tanggal 17 Agustus 1945 adalah . . . .
a. Belanda enggan mengakui tindakan agresi militer pada
1945–1949 adalah ilegal
b. Belanda enggan mengembalikan kekayaan alam yang telah
diambil dari bumi Indonesia
c. Indonesia memang belum merdeka tanggal 17 Agustus 1945
d. Indonesia belum mendapatkan izin dari Belanda untuk
memproklamasikan kemerdekaannya
2. Pada peringatan proklamasi 17 Agustus 2005 pemerintah
Indonesia tidak memberi undangan kepada pemerintah
Belanda untuk datang ke Indonesia. Hal ini disebabkan . . . .
a. pemerintah Indonesia belum memaafkan pemerintah
Belanda
b. jika inisiatif datang dari Belanda, barulah Indonesia
mengirim undangan
c. kekejaman penjajahan Belanda belum dapat dilupakan
d. pemerintah Indonesia menghendaki Belanda meminta
maaf kepada bangsa Indonesia
3. Pihak yang paling sulit menerima pengakuan kemerdekaan
Indonesia secara resmi dari Belanda adalah . . . .
a. Ratu Beatrix
b. Ratu Juliana
c. Bernard Rudolf Bot
d. kaum veteran perang Belanda
4. Kedatangan pasukan Sekutu pada akhirnya disambut dengan
perlawanan oleh rakyat Indonesia karena . . . .
a. membantu pasukan Jepang
b. mengubah pemerintahan RI
c. membawa pasukan NICA
d. melucuti tentara Jepang
5. Kedatangan Menteri Luar Negeri Belanda dalam perayaan
kemerdekaan Indonesia pada mulanya dianggap tabu oleh
pemerintah Belanda karena . . . .
a. sebelumnya pemerintah Belanda menentang perayaan
kemerdekaan Indonesia
b. pemerintah Belanda tidak akan pernah mengakui ke-
merdekaan Indonesia
c. kedatangan Bot tidak diharapkan Belanda
d. kehadiran Bot dapat dilihat sebagai penerimaan politik dan
moral bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945
IPS SMP Kelas IX
53
6. Ratu Beatrix sebenarnya sempat ingin menghadiri peringatan
Dirgahayu ke-50 RI pada tahun 1995, tetapi keinginan ini gagal
karena . . . .
a. ditentang PM Wim Kok
b. Ratu Beatrix memilih singgah di Singapura
c. masih memandang tabu berkunjung di Indonesia
d. ditentang oleh rakyat Belanda
7.
Soevereiniteitsoverdracht
(penyerahan kedaulatan) dari
Belanda kepada Indonesia ditandatangani di Istana Dam,
Amsterdam. Pada saat itu Indonesia diwakili oleh . . . .
a. Ir. Soekarno
b. Sutan Sjahrir
c. Drs. Moh. Hatta
d. Sri Sultan Hamengkubuwono IX
8. Agresi Militer Belanda II terjadi setelah Indonesia dan Belanda
melangsungkan perundingan . . . .
a. Renville
c. K
alijati
b. Linggajati
d. Roem-Royen
9. ”Akibat pengerahan militer skala besar-besaran dalam agresi
militer, negeri kami berdiri pada sisi sejarah yang salah. Ini
sungguh kurang mengenakkan bagi pihak-pihak yang terlibat.”
Ucapan Bot ini menunjukkan . . . .
a. penyesalan pemerintah Belanda terhadap penjajahan
mereka di Indonesia
b. pengakuan bahwa agresi militer Belanda merupakan
tindakan yang salah
c. permintaan maaf Belanda terhadap kebijakannya dahulu
d. pengakuan Belanda telah menjajah Indonesia
10. Penyerahan kedaulatan Indonesia dilaksanakan setelah
berlangsung . . . .
a. Kapitulasi Kalijati
c. Perjanjian Roem-Royen
b. Perjanjian Renville
d. Konferensi Meja Bundar
11. Untuk mengatasi krisis ekonomi, Kabinet Soekiman menjalan-
kan kebijakan nasionalisasi
De Javasche Bank
menjadi . . . .
a. Bank Central Asia
c. Bank Rakyat Indonesia
b. Bank Indonesia
d. Bank Nasional Indonesia
12. Tujuan pemberlakuan kebijakan Gerakan Benteng adalah . . . .
a. mendorong berkembangnya pertanian
b. melindungi pengusaha-pengusaha pribumi
c. mendirikan benteng-benteng pertahanan
d. menasionalisasi benteng milik Belanda
54
IPS SMP Kelas IX
13. Pemilu tahun 1955 bertujuan untuk memilih . . . .
a. presiden dan wakil presiden
b. presiden dan perdana menteri
c. konstituante dan DPR
d. MPR dan DPR
14. Penyelenggara pemilu 1955 adalah Kabinet . . . .
a. Burhanuddin Harahap c. Djuanda
b. Ali Sastroamidjojo
d. Sutan Sjahrir
15. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan awal dari periode . . . .
a. demokrasi liberal
c. demokrasi terpimpin
b. demokrasi parlementer d. demokrasi Pancasila
16. Berikut ini yang termasuk isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959
adalah . . . .
a. pembubaran kabinet
c. pembubaran konstituante
b. pembentukan kabinet
d. pembentukan konstituante
17. Pemicu terjadinya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat adalah
. . . .
a. hasil kesepakatan perjanjian Renville
b. kurang diperhatikannya para pejuang kemerdekaan
c. munculnya golongan oposisi
d. dukungan terhadap bentuk negara federalis
18. Penghentian konflik secara musyawarah berhasil dilaksana-
kan dalam peristiwa pemberontakan . . . .
a. DI/TII di Aceh
c. APRA
b. PRRI/Permesta
d. RMS
19. Pemimpin pemberontakan APRA adalah . . . .
a. Westerling
c.
Achmad Husein
b. Daud Beurueh
d. Amir Syarifuddin
20. Pemberontakan PRRI dapat ditumpas melalui . . . .
a. Operasi 17 Agustus
c. Gerakan 17 Agustus
b. Gerakan Benteng
d. Operasi Saptamarga
B.
Jawablah pertanyaan dengan tepat!
1. Jelaskan faktor penyebab konflik Indonesia-Belanda pasca
proklamasi kemerdekaan!
2. Jelaskan peran PBB dalam meredakan konflik Indonesia-
Belanda!
3. Apakah pemicu terjadinya Agresi Militer Belanda I?
4. Mengapa rakyat Indonesia lebih memilih kembali ke bentuk
negara kesatuan?
5. Apakah dampak dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli
1959?